BPK : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Wajar Tanpa Pengecualian

"Opini tersebut merupakan pertama kalinya diperoleh pemerintah pusat dalam kurun waktu 12 tahun"
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Net)

KLIKPOSITIF -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan pertama kalinya diperoleh pemerintah pusat dalam kurun waktu 12 tahun.

Laporan keuangan tersebut diterima BPK pada 29 Maret lalu, dan lembaga audit tersebut melakukan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih dua bulan sejak awal pelaporan. Laporan yang telah diaudit tersebut kemudian akan diserahkan ke DPR.

"Laporan ini berbeda dengan tahun lalu. Pada tahun 2015 lalu, status LKPP Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena ada enam poin yang tidak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Dikutip dari CNN, ketidak jelasan yang dimaksud BPK yakni pada investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN Persero) senilai Rp 848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

Selanjutnya soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun. Masalah ketiga yakni Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliu pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Masalah keempat yang menjadi sorotan BPK yakni persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya;

BPK juga menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai

Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

"Dari status laporan tersebut, BPK memberikan ... Baca halaman selanjutnya