Meski Wajar, BPK Nilai Ada Kelemahan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

"BPK menemukan sebanyak tujuh temuan dalam pemeriksaan atas sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah pusat"
BPK-RI (Net)

KLIKPOSITIF -- Meksi dinilai wajar, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masih menemukan kelemahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 lalu.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, BPK menemukan sebanyak tujuh temuan dalam pemeriksaan atas sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Ketujuh masalah itu adalah terkait Sistem Informasi Penyusunan LKPP tahun 2016 yang belum terintegrasi, kedua adalah pelaporan Saldo Anggaran Lebih serta pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga atau denda belum memadai dan adanya inkonsistensi tarif PPh Migas.

ketiga, BPK menemukan adanya Penatausahaan persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud yang belum tertib. Selanjutnya, BPK juga menilai pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai serta pertanggungjawaban Kewajiban Pelayanan Publik Kereta Api juga dinilai belum jelas.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK juga belum memadai dan tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang belum jelas.

"Dalam catatan tersebut ada temuan-temuan pemeriksaan kepatuan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain yakni soal pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak pada 46 Kementerian Negara atau Lembaga yang belum sesuai ketentuannya," katanya.

Selain itu, BPK juga melihat adanya restitusi pajak tahun lalu senilai Rp1,15 triliun tidak memperhitungkan piutang pajak yang nilainya mencapai Rp879,02 miliar.

"Dalam catatan kami ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa senilai Rp2,85 triliun yang dilakukan oleh 16 Kementerian negara/lembaga. Kendati demikian, BPK tetap memberikan opini WTP kepada laporan ... Baca halaman selanjutnya