Apindo: Undang-Undang Ketenagakerjaan Perlu Diganti Bukan Direvisi

"perkembangan era digital membuat persaingan dunia kerja dan pemberhentian hubungan kerja sepihak semakin tinggi."
Ketua Tim Riset Apindo Training Centre, Adityawarman menegaskan Undang-undang ketegangan kerjaan perlu di ganti bukan direvisi. (KLIKPOSITIF )

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Tim Riset Apindo Training Centre, Adityawarman menegaskan Undang-undang ketegangan kerjaan perlu di ganti bukan direvisi. Pasalnya perkembangan era digital membuat persaingan dunia kerja dan pemberhentian hubungan kerja sepihak semakin tinggi.

"Aturan seharusnya melindungi secara keseluruhan. Apalagi dengan digitalisasi pemerintah harus bisa menyiapkan SDM pekerja dan perlindungan terhadap pekerja," katanya di Padang, Selasa 10 Oktober 2017.

Dia menyoroti terkait Stuktur dan Skala Upah, Tabungan Perumahan Rakyat (pekerja), Kenaikan Iuran Pensiun, Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pengangguran. Semua itu masih belum mampu ditafsirkan dalam undang-undang ketenagakerjaan.

"Indonesia harus menafsirkan itu, maka menurut hemat kami Undang-undang ketenagakerjaan harus diganti bukan direvisi," tuturnya.

Menurutnya masih banyak ketimpangan dalam persoalan ketenagakerjaan yang belum tercover dengan baik. Sebagai contoh saat ini dunia kerja tidak melihat lagi satuan waktu tapi satuan hasil.

"Misalnya Go-jek mereka gak lihat lagi surat kontrak, perjanjian kerja kalau sudah deal ya jalan," tuturnya.

Ia menambahkan, Indonesia harus bisa menghitung resiko jangan hanya menjadi suplayer. "Politik bangsa ini seharusnya riset bukan kepentingan," tuturnya.

Sementara Prof. Mudrajat Kuncoro selaku akademisi menilai, struktur dan skala upah serta tabungan perumahan dalam dunia usaha, dimata perusahaan menambah biaya. Sementara penerapannya hingga 23 Oktober ini, pertanyaannya apakah semua anggota Apindo bisa menerapkan hal itu. Maka pemerintah harus melakukan sosialisasi dan monitoring.

"UMKM belum tentu bisa menerapkan itu. Maka meraka tidak wajib melakukan itu, maka perlu sosialisasi dari pemerintah," tuturnya.

Sementara Rahma Iryanti dari perwakilan pemerintah (Staff Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) mengatakan tenaga kerja Indonesia saat ini ... Baca halaman selanjutnya