Sumbar Dapat Kucuran Anggaran Revitalisasi Pasar 29,7 Miliar

"Jumlah dimaksud meningkat dibanding kucuran tahun 2016 yang hanya sebesar Rp21,594 miliar"
Penjual baju kaki lima yang ada di Pasar Raya Padang. Dengan reviltalisasi, diharapkan pedagang ini bisa mendapatkan tempat. (KLIKPOSITIF/Zulkifli)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Tahun 2017 mendatang, 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat mendapat kucuran anggaran untuk revitalisasi pasar rakyat dengan total Rp29,779 miliar. Jumlah dimaksud meningkat dibanding kucuran tahun 2016 yang hanya sebesar Rp21,594 miliar.

“Anggaran untuk revitalisasi pasar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sesuai dengan usulan dari kabupaten/kota yang telah direkomendasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Barat,” ungkap Kepala Disperindag Sumatera Barat, Asben Hendri ditemui KLIKPOSITIF di ruang kerjanya, Senin 28 November 2016.

Asben merinci, 12 kabupaten/kota penerima anggaran revitalisasi yakni, Kabupaten Limapuluh Kota, Agam, Padangpariaman, Kepulauan Mentawai, Pasaman, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Payakumbuh, Pasaman Barat, Dharmasraya dan Kota Solok.

“10 persen dari dana yang dikucurkan nantinya digunakan untuk biaya administrasi, seperti untuk membiayai rapat-rapat persiapan pembangunan pasar,” tuturnya.

Asben yakin, dengan adanya rehab bangunan pasar di daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, akan ada tenaga kerja yang digunakan di daerah. Selain itu, jika pasar telah selesai diperbaiki, kegiatan jual beli akan semakin nyaman, yang mendorong peningkatan jumlah transaksi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumatera Barat, Zaimar mengatakan, besaran anggaran yang diberikan Kemendag untuk daerah berbeda. Nominal anggaran revitalisasi pasar rakyat yang dikucurkan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau fiskal daerahnya tergolong sehat, tentu mereka tidak diberikan anggaran ini. Yang mendapat dana ini yakni daerah yang kemampuan keuangannya minim sehingga tidak mampu mendanai pembenahan pasar,” pungkasnya.

[Joni Abdul Kasir]